Melirik Potensi Dana Sawit dan Batu Bara untuk Transisi Energi RI
Pemerintah telah menyepakati komitmen pendanaan transisi energi melalui Energy Transition Partnership (JETP). Nilainya mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun. Namun dana ini dinilai tidak cukup untuk membiayai transisi energi Indonesia.
Peneliti Institute for Energy Economics and Financial Analysis, Putra Adhiguna menilai pendanaan JETP untuk mendorong transisi energi merupakan langkah yang belum benar-benar konkrit. Pasalnya, pendanaan tersebut juga masih tidak jelas dan dananya tidak cukup jika harus membiayai keseluruhan transisi energi.
Untuk itu, menurut Putra pemerintah seharusnya tidak hanya bergantung kepada pendanaan JETP 100%, tetapi juga memanfaatkan salah satu instrumen yang sudah ada di depan mata, yakni pendanaan dari program biodiesel atau pungutan dari pelaku usaha kelapa sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Sebetulnya bisa, dana BPDPKS dan dari Batu bara (BLU) itu yang belum terealisasi sampai sekarang, disisihkan sekian persen untuk biayai transisi energi, sebagai pijakan, tidak usah banyak-banyak bisa dimulai dari 2%,” ujarnya dalam diskusi "Mendorong RUPTL Hijau yang Ambisius Setelah Komitmen JETP”, Jakarta, Senin (21/8).
Namun demikian, Putra mengatakan adanya pendanaan JETP juga bisa dimaksimalkan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin, karena saat ini sangat sulit mencari sumber dana baru untuk membiayai pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Upaya pensiun dini ini tentunya untuk mendorong Indonesia menjadi negara Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. "Jadi yang terpenting dana JETP ini bisa untuk danai pensiun dini PLTU, satu atau dua, syukur-syukur bisa dapat tiga PLTU,” kata dia.
